Berbagai permasalahan di lingkungan birokrasi dewasa ini berkaitan dengan citra dan kinerja birokrasi yang belum dapat memenuhi keinginan masyarakat banyak. Beberapa diantaranya akan diuraikan secara lebih rinci dalam analisis di bawah ini.

1. Tingginya Tingkat Penyalahgunaan Kewenangan dalam Bentuk KKN

Upaya pemberantasan KKN merupakan salah satu tuntutan penting pada awal reformasi. Namun prevalensi KKN semakin meningkat dan menjadi permasalahan di seluruh lini pemerintahan dari pusat hingga daerah. Tuntutan akan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur negara yang berdaya guna, produktif dan bebas KKN serta sistem yang transparan, akuntabel dan partisipatif masih memerlukan solusi tersendiri. Ini berkaitan dengan semakin buruknya citra dan kinerja birokrasi dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. KKN telah menjadi extraordinary state of affairs di Indonesia Laporan terakhir di penghujung tahun 2003 mengukuhkan Indonesia di urutan ke-6 negara terkorup didunia. Berdasarkan hasil survei Transparency International (TI) dari 133 negara, Indonesia berada di urutan ke-122 dari 133 negara terkorup.

2. Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik

Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan publik di era reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat, namun dalam perjalanan reformasi yang memasuki tahun ke enam, ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan. Berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung menunjukkan bahwa berbagai jenis pelayanan publik mengalami kemunduran yang utamanya ditandai dengan banyaknya penyimpangan dalam layanan publik tersebut. Sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit, dan sumber daya manusia yang lamban dalam memberikan pelayanan juga merupakan aspek layanan publik yang banyak disoroti.

3. Belum Berjalannya Desentralisasi Kewenangan Secara Efektif

Indonesia saat ini dihadapkan oleh berbagai tantangan yang muncul sebagai akibat dari perkembangan global, regional, nasional dan lokal pada hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sisi manajemen pemerintahan, penerapan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan intrumen utama untuk mencapai suatu negara yang mampu menghadapi tantangan-tatangan tersebut. Di samping itu, penerapan desentralisasi kewenangan dan otonomi daerah juga merupakan prasyarat dalam rangka mewujudkan demokrasi dan pemerintahan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Namun dalam pelaksanaannya selama ini, dalam kebijakan otonomi dearah masih terdapat beberapa kelemahan, seperti: (a) Otonomi daerah hanya dipahami sebagai kebijakan yang bersifat institutional belaka; (b) Perhatian dalam otonomi daerah hanya pada masalah pengalihan kewenangan dari Pusat ke Daerah, tetapi mengabaikan esensi dan tujuan kebijakan tersebut; (3) Otonomi daerah tidak dibarengi dengan peningkatan kemandirian dan prakarsa masyarakat di daerah sesuai tuntutan alam demokrasi; dan (4) Konsep dasarnya yang mengandung prinsip-prinsip federalisme.

Seperti dijelaskan sebelumnya, aparatur negara memiliki peran yang sangat menentukan mengenai berjalan tidaknya agenda reformasi. Mengingat reformasi bidang lainnya tidak akan berjalan dengan baik tanpa terlebih dahulu melakukan reformasi di lingkungan birokrasi pemerintah, tidak berlebihan kiranya kalau menempatkan reformasi birokrasi pemerintah menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional pada periode Pemerintahan 2009-2014 sekarang ini.. Reformasi birokrasi memerlukan proses, tahapan waktu, kesinambungan dan ketertiban sebagai kesatuan komponen yang saling terkait dan berinteraksi dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan aparatur negara yang amanah dan mampu mendukung pembangunan nasional serta menjawab kebutuhan dinamika bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, reformasi birokrasi ke depan perlu diarahkan pada upaya-upaya untuk; (i) menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN dengan menerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance); (ii) meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara; dan (iii) meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam kaitan dengan permasalahan tersebut ada beberapa isu strategis dalam pembenahan birokrasi yaitu berkaitan dengan masalah-masalah: (a) Pemerintahan yang bersih (clean government); (b) Aktualisasi prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (Good Governance); (c) Kompetensi Sumber daya manusia Aparatur; (d) Pelayanan publik ; (e) Desentralisasi kewenangan.

Akan tetapi, dalam makalah ini, kami memfokuskan pembahasan permasalahan dalam bidang pelayanan publik yaitu terhadap kinerja birokrasi Pelayanan publik. Dalam bidang pelayanan publik, dihadapkan pada permasalahan bagaimana kualitas pelayanan publik yang cenderung berbelit-belit, lambat, mahal, tertutup, dan diskriminatif, serta berbudaya bukan melayani melainkan dilayani. Di samping itu rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggerakkan fungsi-fungsi pelayanan, dan belum adanya standar tolok ukur terhadap optimalisasi pelayanan publik oleh aparatur kepada masyarakat. Pascapelaksanaan otonomi daerah pun tampaknya tidak memperbaiki Kinerja birokrasi pelayanan publik di Indonesia, bahkan semakin memperburuk.

Banyak temuan di lapangan dan data-data hasil survey di berbagai daerah di Indonesia yang menyatakan masih kuatnya unsur subjektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan di dalam daerah-daerah di Indonesia. pertemanan, kesamaan afilansi politik, agama, dan etnis masih sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Birokrasi publik yang dirancang oleh Weber sebagai sebuah organisasi yang modern nonpartisan dan bersifat impersonal ternyata di Indonesia sangat berbeda. Birokrasi di Indonesia masih belum mampu menjadikan dirinya sebagai penyelenggara pelayanan yang memprlakukan semua warga bangsa sama terlepas dari ciri-ciri subjektivitas.